MATARAM – Seorang perwira menengah Polri yang menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Bima Kota, NTB, berinisial AKP M, resmi dipecat dari dinas kepolisian setelah terbukti terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Tak tanggung-tanggung, ia menguasai barang bukti sabu seberat 488 gram.

Pengungkapan kasus ini berawal dari pengembangan penyelidikan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB yang justru mengarah pada keterlibatan anggota internal. Dalam pemeriksaan, AKP M disebut mengakui perbuatannya.

“Yang bersangkutan mengakui menguasai barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih sekitar 488 gram,” ujar Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Muhammad Kholid, Selasa (10/2/2026).

Ilustrasi sepasang tangan tersangka kasus narkoba diborgol, merepresentasikan penegakan hukum terhadap mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota AKP M yang terlibat jaringan sabu 488 gram. — _{Ilustrasi tangan seorang tersangka yang diborgol, menjadi simbol komitmen Polri dalam menindak tegas anggota internal yang terlibat kasus narkotika. Gambar ini merujuk pada kasus AKP M, mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota, yang resmi ditahan usai terbukti menguasai 488 gram sabu dan positif menggunakan narkotika. Ia kini berstatus tersangka dengan ancaman hukuman maksimal serta telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari institusi kepolisian.}

Lebih mengejutkan lagi, pada 3 Februari 2026 lalu, AKP M menjalani tes urine dengan hasil positif mengandung amfetamin dan metamfetamin. Hasil ini sekaligus memperkuat dugaan bahwa sang perwira bukan sekadar penguasa barang, tetapi juga pengguna.

AKP M, mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota, saat ditahan di Mapolda NTB usai ditetapkan sebagai tersangka kasus kepemilikan 488 gram sabu dan penggunaan narkotika. — _{AKP M, mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota, menjalani masa penahanan di Polda NTB setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Perwira menengah ini terbukti menguasai barang bukti sabu seberat 488 gram dan dinyatakan positif amfetamin serta metamfetamin berdasarkan hasil tes urine. Akibat perbuatannya, ia dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal serta dipecat dari institusi Polri melalui sidang kode etik.}

Meski menyandang pangkat perwira dan jabatan strategis, Polda NTB memastikan tidak ada kompromi dalam proses hukum. Sidang kode etik telah menjatuhkan sanksi maksimal: Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

“Terkait pelanggaran kode etik, sidang telah digelar dan diputuskan sanksi PTDH. Namun proses hukum pidana tetap berjalan hingga tuntas,” tegas Kholid didampingi Dirresnarkoba Kombes Pol Roman Smaradhana Elhaj dan Kabid Propam Kombes Pol Wildan Alberd.

Saat ini AKP M telah berstatus tersangka dan ditahan. Penyidik masih memburu jaringan serta pemasok yang selama ini diduga menjadi “rantai” dalam kasus yang melibatkan oknum perwira tersebut.

Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis, antara lain:

Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Dengan bobot barang bukti yang tergolong besar, ancaman hukuman maksimal terbuka lebar bagi mantan Kasat Narkoba ini.

Langkah tegas ini tak sekadar soal penghukuman. Polri menyebutnya sebagai bagian dari strategi besar membersihkan institusi dari pengaruh narkoba sekaligus memulihkan kepercayaan publik.

“Polri berkomitmen menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Jabatan dan pangkat tidak menjadi tameng bagi pelanggaran. Ini adalah bagian dari upaya kami melindungi masyarakat dari bahaya narkotika,” tutup Kombes Kholid.

Kriminal

Bukan Sekadar Balap Lari, Keributan di Bima Berujung Panah dan Ba...

Polisi Kembali Terciduk Narkoba: Eks Kapolres Bima Kota Jadi Ters...

Sakit Hati Rp2,7 Juta Tak Diberi, Polwan di Mataram Habisi Suami ...

Kronologi Kasat Narkoba Polres Bima AKP M Kuasai 488 Gram Sabu hi...

Sembilan Orang Tewas dalam Penembakan Massal di Sekolah dan Rumah...

Buronan Kasus Korupsi Digitalisasi Pendidikan Jurist Tan Masih WN...

Eks Dosen di Mataram Dituntut 8 Tahun Penjara atas Kasus Peleceha...